Fakultas Hukum Unhas Gelar Webinar Nasional Sistem Administrasi Kependudukan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan webinar nasional bertema “Sistem Administrasi Kependudukan: Antara Tanggung Jawab Negara dan Kebutuhan Masyarakat”. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (20/01).

Hadir sebagai narasumber yakni Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI) dan Dra. Sukarniaty Kondolele, M.M (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulsel).

Mengawali kegiatan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unhas, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada khalayak terkait proses administrasi dan pentingnya Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki identitas diri.

“Berdasarkan hasil penelitian, masih ada 4% masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP. Padahal, kepemilikan KTP sangat penting sebagai bentuk perlindungan negara. Kita mengharapkan, webinar ini bisa memberikan pemahaman dan informasi kepada para peserta,” jelas Hasrul.

Materi awal disampaikan oleh Prof. Zudan terkait “Identitas Digital Kependudukan”.  Dalam materinya, Prof. Zudan menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahanan identitas, memberikan perlindungan status terhadap hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan nasional hingga menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya.

“Dasar hukum tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 3, UU No. 23 tahun 2006 dan UU No.24 tahun 2013. Penduduk yang tidak memiliki KTP tidak akan mendapatkan pelayanan secara optimal. KTP merupakan bagian dari bentuk perlindungan negara terhadap WNI,” jelas Prof Zudan.

Lebih lanjut, Prof. Zudan juga memberikan gambaran tentang penggunaan E-KTP yang merupakan identitas kependudukan digital sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi.

Terkait:  Penuhi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, FIKP Unhas Gelar Pelatihan Public Speaking

Kehadiran E-KTP akan menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el ribbon dan cleaning kit sebesar 200 s.d 400 milyar per tahun, tidak ketergantungan dengan vendor karena dikembangkan sendiri oleh Kemendagri hingga pelayanan publik lebih praktis dan cepat.

Materi lainnya juga disampaikan oleh Dra. Sukarniaty tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terkait Administrasi Kependudukan”.  Beliau secara umum memberikan gambaran tentang pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dan inovasi yang saat ini digunakan untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Kegiatan yang dipandu oleh Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., (Ketua Prodi HAN, FH Unhas) selaku moderator berlangsung lancar dengan diikuti kurang lebih 200 peserta yang didominasi oleh Dinas Dukcapil Indonesia dan berakhir pukul 12.00 Wita. (*/mir)

Editor : Ishaq Rahman, AMIPR

Leave a Reply

Kabar Fakultas

Kerja Sama

Berita Mahasiswa