Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi, Unhas Persiapkan ULT

6 Mar 2018 , admin00 Akademik

Sekretaris Universitas, Prof. Dr. Ir. Nasaruddin Salam, MT, memimpin Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev Reformasi Birokrasi Unhas, Senin, 5 Maret 2018.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) beberapa waktu lalu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh PTN dan Kopertis.  Tim Monev berkunjung ke Unhas pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan proses Reformasi Birokrasi Unhas.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Tim Reformasi Birokrasi Unhas yang dipimpin oleh Sekretaris Universitas, Prof. Dr. Ir. Nasaruddin Salam, MT, menggelar rapat khusus di Ruang Rapat A. Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Kamis, 5 Maret 2018, pukul 10.00 – 12.00 WITA.  Rapat yang dihadiri oleh para Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian serta anggota tim Reformasi Birokrasi Unhas membahas beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik Unhas, menurut rekomendasi Tim Monev Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti.

“Kita bersyukur bahwa pada saat monev dua minggu lalu, kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan dokumen sebagai bukti reformasi yang telah kita lakukan.  Sehingga, dalam rekomendasi Tim Monev bagian ‘dokumen yang harus dilengkapi’ itu kosong.  Artinya, dokumen kita sudah lengkap,” kata Prof. Nasaruddin mengawali rapat.

Sesuai hasil monev, Unhas dianggap telah melakukan perubahan signifikan melalui beberapa program, seperti pembentukan pusat manajemen data, adanya unit Publication Management Center (PMC) yang membantu publikasi dosen di jurnal internasional, standarisasi layanan ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional, serta adanya keterlibatan level pimpinan dalam mendorong perubahan.  “Yang paling mendapat apresiasi Kemenristek adalah lelang terbatas untuk pejabat eselon III dan IV yang telah dilakukan Unhas.  Bahkan Kemenristek saja belum sampai ke level ini, baru eselon I dan II,” lanjut Prof. Nasaruddin.

Diantara beberapa agenda yang dibahas dalam rapat, muncul gagasan untuk membentuk Unit Layanan Terpadu (ULP) yang nantinya akan mengintegrasikan layanan-layanan yang telah ada di Unhas, baik Akademik, SDM, Kemahasiswaan, Keuangan, dan sebagainya.  Dalam waktu dekat, Unhas akan membentuk suatu tim kecil yang akan mengidentifikasi layanan-layanan apa saja yang sudah bisa diintegrasikan.  Selanjutnya, akan segera didesain penempatan staf, penyiapan sarana dan prasarana, serta standar operasional dan prosedur pelayanan.

Selain itu, Unhas juga akan mempersiapkan suatu Unit Pengendali Gratifikasi dan menetapkan Zona Integritas.  Unit Pengendali Gratifikasi ini nantinya akan menerima laporan dari setiap dosen, pegawai, dan pejabat Unhas yang menerima pemberian dari masyarakat dalam berbagai bentuknya.  Nanti akan ada tim yang menilai, apakah pemberian tersebut akan masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak.  Sementara untuk Zona Integritas, Unhas akan mempersiapkan kawasan yang akan ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan berbagai terobosan ini, diharapkan Unhas akan mengalami penyempurnaan dalam kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik publik internal maupun eksternal.(*)

 


Baca juga :