Prof Dwia: Seimbangkan Dimensi Sosial Pembangunan Ibu Kota Baru

27 Jun 2020 , admin-02 Akademik

Tangkapan layar Rektor Unhas (Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA) menjadi nara sumber dalam kegiatan Pertemuan Cendekiawan Bugis Makassar 2020, Sabtu (27/06).

Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menggelar Pertemuan Cendekiawan Bugis Makassar 2020.  Acara yang digelar dalam bentuk simposium ini mengangkat tema: “Aktualisasi Peran Cendekiawan Bugis Makassar dalam Membangun Peradaban Bangsa”.  Simposium ini akan digelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu (27-28/6) secara daring melalui aplikasi Zoom.
 
Dalam pembukaan yang berlangsung pada pukul 10.00 Wita hadir sebagai Keynote Speaker adalah Dr. (HC).  H.M. Jusuf Kalla.  Sementara para nara sumber antara lain: Menteri Pertanian RI (Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.), Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr.), Rektor Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA), serta cendekiawan Bugis-Makassar lainnya. 
 
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BPP KKSS yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada pula peserta yang berasal dari mancanegara.
 
Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA menjadi pembicara pada sesi paralel dengan sub tema “Membangun Peradaban Bangsa dalam Perspektif Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Sosial”.
 
Mengawali materinya, Prof. Dwia menjelaskan bahwa dalam membangun peradaban bangsa, harus memperhatikan sejumlah aspek, termasuk aspek sosial. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan ketika akan membangun ibu kota baru Indonesia.
 
Menurutnya, aspek pembangunan sosial ini tentu harus seimbang dengan aspek pembangunan lainnya. Pembangunan sosial harus berkelanjutan, sesuai empat pilar pembangunan pada Sustainable Development Goals, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
 
“Dalam membangun ibu kota baru, kita perlu menyesuaikan dan menyeimbangkan antar satu aspek pembangunan dan aspek lainnya. Tidak hanya itu, dalam proses ini diharapkan bisa terencana secara sistematis, seperti apa peruntukan pembangunan tersebut agar bisa tercipta karakteristik atau ciri khas,” jelas Prof. Dwia.
 
Beliau memberi contoh pemindahan ibu kota baru yang berhasil seperti Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Sejak awal, Kota Putrajaya telah didesain sebagai kota administratif yang diperuntukkan bagi aktivitas pemerintahan. 
 
Sehingga tidak ada pembangunan yang diperuntukkan selain aktivitas tersebut, baik secara fisik maupun kultural. Adapun untuk aktivitas lain seperti perekonomian, budaya, atau pendidikan dilakukan di kota lainnya yang sejak awal memang telah diperuntukkan demikian. 
 
Lebih lanjut lagi, Prof. Dwia menjelaskan bahwa terdapat dua pilihan dalam mengembangkan pembangunan, yaitu mengembangkan kota/wilayah untuk penduduk atau mengembangkan potensi penduduk untuk kota/wilayah.
 
“Itulah mengapa antar wilayah kita harus melakukan networking, bukan bersaing. Jika kota A telah menjadi pusat seni dan pendidikan, maka kota B sejatinya tidak ikut menjadi pusat seni juga. Masing-masing ada karakteristiknya, yang menyesuaikan dengan kearifan dan sumberdaya di wilayah tersebut,”urai Prof. Dwia.
 
Dalam perencanaan hingga proses pembangunan suatu wilayah, diharapkan dapat meminimalisir dampak, seperti penggusuran, konflik sosial dan kekerasan, pengangguran, pemusnahan, hingga ketidakadilan gender.
 
Selain itu, dampak sosial budaya menjadi komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan.  Dampak ini merupakan konsekuensi jangka pendek yang terlihat dalam waktu singkat terhadap kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dampak kultural/budaya sendiri merupkan konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat terkait sistem interaksi dan relasi sosial, norma, dan nilai.
 
“Oleh karena itu, kita sebagai cendekiawan perlu berkontribusi langsung melalui pemikiran-pemikiran yang akademis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, agar kita bisa meminimalisir segala dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses pembangunan ini,” tutup Prof. Dwia. 
 
Simposium yang dihadiri sekitar 265 peserta ini berlangsung secara interaktif dan berakhir pada pukul 16.00 WITA.(*/yun)
 
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR

Baca juga :