Perwakilan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Audiensi Dengan Presiden Joko Widodo

23 Aug 2017 , admin00 Akademik

Rektor Unhas dan Jajaran Pengurus Majelis Rektor PTN Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo

Pengurus MRPTNI diterima audiensi dengan Presiden Joko Widodo bersama pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), siang 23/8/2017.  Presiden didampingi oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. Muhamad Nasir, Ph.D. Ak, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
 
Pada kesempatan ini, MRPTNI menyerahkan Naskah Deklarasi Kebangsaan yang ditandatangani dalam pertemuan koordinasi MRPTNI di Sota, Merauke pada tanggal 21 Agustus 2017.  Sebelumnya, sebanyak 93 Rektor PTN seluruh Indonesia mengadakan pertemuan di Distrik Sota, Merauke yang terletak tepat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.  Dalam pertemuan di Merauke tersebut, Rektor Unhas sebagai Sekjen MRPTNI membacakan Naskah Deklarasi Kebangsaan yang diikuti dengan penandatanganan naskah oleh seluruh Rektor.
 
Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Tina Aries Pulubuhu, MA menyatakan bahwa dalam audiensi tersebut MRPTNI menyampaikan kesiapan kampus, khususnya PTN seluruh Indonesia, untuk membina mahasiswa baru agar mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, menjaga NKRI, dan memperkuat semangat Bhineka Tunggal Ika. “Komitmen ini merupakan kesepakatan para Rektor yang tertuang dalam Deklarasi Kebangsaan,” papar Prof. Dwia.
 
Menurut Prof. Dwia, dalam dialog yang berlangsung hangat, Bapak Presiden memberi arahan agar dibuka fakultas dan program studi yang merespon kebutuhan masa depan pembangunan nasional, seperti logistics platform, retail platform, digital media, artificial inteligence, dan sebagainya.  Untuk itu, Bapak Presiden menekankan agar perlunya fleksibilitas dalam pembukaan program studi.
 
“Kami tadi mengusulkan agar pemerintah memberi mandat kepada PTN untuk membuka progrma studi yang dipandang penting untuk masa depan bangsa.  Kami juga menyampaikan agar ada peraturan dan kebijakan yang komprehensif untuk mengimplementasikan otonomi pengelolaan PTN sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kategori PTN, yaitu PTN-BH, PTN BLU, PTN Satker, dan PTN Baru,” papar Prof. Dwia menjelaskan tentang jalannya dialog.
 
Untuk mendorong berkembangnya inovasi perguruan tinggi, MRPTNI juga mengusulkan agar asa insentif bagi investor, swasta, maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan inovasi untuk mendorong pembangunan perekonomian.  “Selain itu, kami juga mohon agar alokasi beasiswa dan bantuan operasional dapat dipertahankan, dan jika Bapak Presiden berkenan agar ditingkatkan,” kata Prof. Dwia. (*)
 

Baca juga :