Diskusi Natuna di Unhas: Hadapi China dengan Semangat Dialog

13 Jan 2020 , admin-02 Akademik

Kegiatan diskusi ditutup dengan foto bersama dengan para peserta yang hadir, berlangsung di Ruang Senat Fisip Unhas, Senin (13/01).

Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin menggelar Strategic Round Table Discussion (SOUND).  Diskusi tematik isu-isu strategis kali ini mengambil tema: “Natuna, How Far China Can Go?”. Bertempat di Ruang Senat, Lantai 3 Kantor Dekanat, FISIP Unhas, Senin (13/1).
 
Diskusi yang dimulai pukul 10.00 WITA ini merupakan kolaborasi antara Lab HI Unhas dengan Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan (FIKP).  Turut hadir pada diskusi ini adalah Dekan FIKP (Dr. Aisyah Farhum), serta dosen dan mahasiswa dari beberapa fakultas di Unhas.
 
Bertindak sebagai pemantik diskusi adalah Prof. Dr. Jamaluddin Jompa (Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, dan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), Prof. Dr. S.M. Noor, SH, MH (Guru Besar Hukum Internasional Unhas), dan Drs. Darwis, MA, Ph.D (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Unhas)
 
Prof. Jompa membawakan presentasi berjudul “Ancaman Cina di Natuna: Alternatif Strategi Indonesia”.  Dalam presentasinya, Prof. Jompa memaparkan posisi Indonesia dalam perspektif kelautan di Natuna.  Klaim China terhadap kawasan yang disebut Indonesia sebagai Laut Natuna Utara ini dianggap sebagai klaim sepihak.
 
“Kalau kita perhatikan peta yang dihasilkan dari UNCLOS 1982, jelas terlihat bahwa Indonesia mempunyai klaim yang sah menurut hukum internasional.  Dengan demikian, klaim China yang berbasis historis itu patut dipertanyakan,” kata Prof. Jompa.
 
Untuk merespon isu di Natuna ini, Prof. Jompa berpendapat Indonesia perlu melakukan setidaknya sembilan langkah, yaitu: mempercepat penyelesaian masalah perbatasan, perbaikan teknologi surveilance, perkuat armada Angkatan Laut, percepat pembangunan wilayah perbatasan, dan modernisasi nelayan Indonesia sehingga dapat melaut hingga ke utara Natuna.
 
Selanjutnya, perlu juga membangun fasilitas moderen perikanan di Natuna, ditambah dengan insentif bagi nelayan untuk melaut di daerah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), memperkuat penelitian ilmiah, dan menghidupkan kembali semboyan “di laut kita jaya” yang telah ada sejak jaman Majapahit.
 
“Intinya, Indonesia harus mengedepankan dialog.  Cara konfrontasi bukanlah pilihan yang logis. Tentu saja, untuk dapat melaksanakan dialog yang bermartabat, kita perlu memperkuat basis di dalam negeri,” kata Prof. Jompa.
 
 
Sementara itu, Ketua Departemen Hubungan Internasional Unhas, Darwis menyampaikan presentasi dengan tema “China di Natuna, How far Indonesia Can Go?”.  Darwis menilai bahwa konflik di Natuna itu merupakan hal yang lumrah, terutama di Asia Tenggara.
 
“Sebagian besar negara-negara Asia Tenggara itu mempunyai konflik perbatasan.  Jika kita lihat peta wilayah, maka saling tumpang tindih klaim teritori antara negara itu ditemukan dihampir semua negara,” kata Darwis.
 
Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam diplomasi perbatasan, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan besar seperti China.  Untuk dapat memenangkan diplomasi ini, Indonesia memperkuat angkatan bersenjata.
 
“Perang adalah kelanjutan dari diplomasi dalam bentuk lain. Itu adalah adagium klasik dalam hubungan internasional yang masih tetap aktual hingga kita. Kita memperkuat angkatan bersenjata bukan untuk berperang, tetapi untuk berdamai secara bermartabat,” kata Darwis.
 
Sementara itu, pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. S.M. Noor, SH, MH, menjelaskan bahwa China merasa bahwa klaimnya terhadap wilayah yang masuk dalam Nine-Dash Line itu adalah klaim historis yang sah.  Apalagi, masuknya China ke dalam UNCLOS itu dilandasi oleh semangat melawan dominasi Barat.
 
“Menurut China, UNCLOS itu penuh dengan pasal-pasal yang bias, hanya menguntungkan Barat yang kapitalis.  Maka China akan tetap mempertahankan wilayah yang masuk dalam garis yang diklaim tersebut,” kata Prof. Noor.
 
Diskusi ini selanjutnya mendengarkan berbagai pandangan dan komentas dari peserta yang hadir.  Dekan FIKP, Dr. Aisyah Farhum, mengatakan bahwa dalam bidang akademik, kerja sama ilmu pengetahuan perlu menjadi ujung tombak diplomasi.  Sementara dosen HI Unhas, Agussalim Burhanuddin, menekankan perlunya Indonesia menerapkan diplomasi yang strategis.(*)
 
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR

Baca juga :