Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Tahun 2012 Tingkat Regional I

Kerja Sama

Mahkamah Konstitusi

dengan

Universitas Hasanuddin

 Makassar, 22 – 24 April 2012

Juga hadir Sekretaris Pemerintah Kota Makassar H. Anis Kama mewakili Walikiota Makassar yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan ini pula, dekan Fakutas Hukum Unhas Prof. Syamsul Bachri, menagih janji Walikota Makassar untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan pembangunan gedung baru ini berupa pembuatan jalan masuk dan lahan parkir.
Gedung baru ini terdiri dari 3 lantai, yang akan digunakan untuk keperluan Pimpinan Fakultas, Bagian Akademik serta ruang ujian dan seminar. Ketua Program Studi S2 dan S3, Ketua konsentrasii dan Ketua Program Notariat, terdapat di Lantai I. sedangkan Dekan, Pembantu Dekan I, II dan III terletak di lantai 2. Lantai tiga disediakan sebagai aula untuk ruangan Sidang Promosi atau Seminar. Tersedia pula ruang rapat dengan fasilitas multimedia.
Fasilitas ini melengkapi sejumlah fasilitas lain yang telah lebih dahulu hadir di Fakults Hukum Unhas, antara lain Mesjid Baitul Hakiem, Laboratorium Komputer, Ruang Teleconfrence dan beberapa fasilitas lain. Ditengah-tengah fakultas juga telah diselesaikan pembangunan Gazebo yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat atau diskusi bagi mahasiswa, dan dilengkapi fasilitas terbaru internet nirakabel, juga sebuah air mancur dan kolam ikan sebagai tambahan untuk memperindah suasana.

Demikian diutarakan Prof. Dr. Marthen Anie, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, dalam sidang uji materi UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), di ruang sidang pleno MK, Selasa (20/04). Perkara No. 153/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Safrial selaku Bupati Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi karena hak konstitusionalnya dalam pengelolaan energi dirugikan.

“Dalam pengelolaan dan kewenangan, sumber energi merupakan bagian integral dalam HAM. Artinya, dalam implementasinya, setiap orang berhak memanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan,” tutur Marthen.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, menurut Marthen kewenangan harus diberikan kepada kabupaten atau kota untuk mengelola dan memanfaatkannya. Pemahaman daerah memang harus kontekstual dan tidak boleh dipahami secara tekstual seperti dalam peraturan perundangan selama ini.Daerah itu merupakan tempat di mana sumber energi itu berada.

“Pemerintah pusat dalam hal ini tetap eksis sebagai fungsi mengatur. Sedangkan daerah lebih pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi untuk masyarakatnya. Kabupaten atau kota harus setara dengan provinsi,“ terangnya.

Sebagai prioritas, Marthen menilai berdasar konstruksi pasal UU Energi, maka daerah kabupaten atau kota penghasil energi secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Sementara itu, majelis hakim pleno memberikan pertanyaan tentang pembagian energi kepada daerah lainnya yang tertinggal. “Untuk asas keadilan maka bisa jadi daerah penghasil energi yang telah maju daerahnya memberikan tenaga energinya kepada daerah lain. Meski sebagai daerah penghasil energi, maka harus pula mempertimbangkan daerah lainnya demi keseimbangan tersebut,” tanya Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Menanggapi hal itu, Marthen menegaskan bahwa UU Energi lebih banyak muatan politisnya daripada jaminan kepastian hukumnya. “Tentang penyediaan dan pemanfaatan energi memang bisa dibagi dalam akses penyaluran dan pemerataan serta pemanfaatannya. Namun di negara  kita ini yang terjadi adalah ironi. Daerah penghasil energi ataupun sumber daya alam di Indonesia kalau kita amati banyak penduduknya yang tetap miskin,” tuturnya.

Sesi pertama grandfinal ”Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia”  mengetengahkan topik ”Pro Kontra Hak Pilih Bagi TNI”. Unair bertindak sebagai Tim Pro, sedangkan Unhas sebagai Tim Kontra. Di awal debat, Tim Pro menjelaskan hak pilih merupakan hak konstitusional yang paling mendasar, sejalan dengan UU HAM dan Konvensi Internasional ratifikasi mengenai hak sipil dan hak politik.”Landasan demokrasi dibangun dari dua hal, yaitu asas persamaan dan asas kebebasan. Dalam asas persamaan kita mengenal dua hal pula, yaitu asas abstrak formal dan asas proporsional. Dari abstrak formal itulah kita melihat, tidak boleh ada perbedaan antara hak warga negara satu dengan yang lain,” tegas peserta dari Tim Pro. Dengan demikian, sambung Tim Pro, TNI dan Polri mempunyai kesempatan dan hak memilih dalam pemilu. Mereka mencontohkan pelaksanaan Pemilu 1955, saat itu TNI dan Polri mempergunakan hak pilihnya, namun selama pemilu tersebut tidak terjadi kekacauan dan kekisruhan maupun perpecahan. ”Oleh sebab itu, hak pilih anggota TNI dan Polri merupakan hak asasi yang melekat pada pribadi, bukan institusi,” imbuh peserta dari Tim Pro.Sementara itu, Tim Kontra menerangkan bahwa dalam UUD disebutkan TNI dan Polri adalah alat negara, yang berdiri di atas seluruh kepentingan golongan.Hal ini menandakan pada dasarnya TNI dan Polri bersifat independen. Karena itu, ketika hak pilih diberikan kepada TNI dan Polri, maka independensi mereka dipertanyakan. ”Adanya hak pilih, maka akan ada keberpihakan di dalamnya. Karena mereka akan memilih salah satu pihak yang akan menjadi bagian dari pandangan mereka. Selain itu saat ini sedang dilakukan reformasi dalam tubuh TNI, sehingga kalau mereka diberi hak pilih, ini akan mengganggu reformasi tersebut. Jadi, tidak ada urgensinya untuk memberikan hak pilih kepada TNI maupun Polri,” papar Tim Kontra. Debat konstitusi antara perguruan tinggi itu makin seru dan memanas, saat  memasuki sesi kedua yang mengambil topik ”Pidana Mati Bagi Koruptor”. Dalam sesi kedua, giliran Unhas yang menjadi Tim Pro dan Unair sebagai Tim Kontra. Di awal perdebatan, Tim Pro memaparkan penelitian terbaru mengenai Indonesia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara paling korup di wilayah Asia Pasifik. ”Fakta ini memang sangat menyedihkan. Kami berkeyakinan, korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, kejahatan terhadap sesama manusia, dan musuh bersama umat manusia. Oleh karena itu korupsi harus diatasi dengan cara yang luar biasa pula, dengan memberikan hukuman mati terhadap koruptor. Pemberian hukuman mati tidak melanggar HAM, ” sergah Tim Pro. Tim Pro memang tidak sekadar bicara, mereka menerangkan dampak korupsi yang dapat menghambat jalannya pembangunan dan kesejahteraan di setiap lini kehidupan. Bagaimanapun, korupsi menjadi masalah serius terhadap stabilitas dan keamanan negara.    ”Jika China, Malaysia, dan Singapura berani bertindak dan menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor, mengapa Indonesia tidak? Jika tidak dari sekarang, lalu kapan kita berani bertindak?” kata Tim Pro mempertanyakan.Sebaliknya, Tim Kontra membantah pernyataan Tim Pro. Dijelaskan Tim Kontra, dalam perkembangan hukum internasional,  kejahatan yang dilakukan sangat dahsyat, ancaman hukuman maksimalnya berupa hukuman seumur hidup. Jadi, bukan diberikan hukuman mati. Tim Kontra juga tidak sependapat Indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor, seperti dilakukan China.”Kenyataannya, jumlah koruptor tetap tidak berkurang dan tidak memberi efek jera. Bahkan China masih termasuk 10 besar negara terkorup di dunia,” ucap peserta Tim Kontra.Grandfinal ”Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia” yang disaksikan langsung oleh Ketua MK Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, para hakim konstitusi, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, pejabat struktural dan para mahasiswa ini pun usai, saat Dewan Juri yang terdiri atas 15 anggota memutuskan Universitas Hasanuddin menjadi pemenangnya dengan skor tipis. ”Persaingannya begitu ketat, masing-masing peserta memiliki argumentasi yang logis,” ucap Fajrul Falaakh sebagai Ketua Dewan Juri.Bagi Universitas Hasanuddin, inilah kali pertama menjadi pemenang debat konstitusi tingkat nasional. Tahun 2009 lalu, pemenang pertamanya diduduki oleh Universitas Sumatera Utara dan posisi kedua diraih oleh Universitas Andalas.

Angkatan III Tahun 2012 Kerjasama

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan Perhimpunan Advokat Indonesia

download brosur pendaftaran

• Dialog Konstitusi bersama Hakim Konstitusi
• Lomba Cerdas Cermat Konstitusi
  
• Lomba Debat Konstitusi
  
• Lomba Karya Tulis Konstitusi

– Dialog Konstitusi bersama Hakim Konstitusi

Ruang Video Converence Laica Marzuki Fakultas Hukum Unhas

7 September 2011

- Lomba Cerdas Cermat Konstitusi

Antar Siswa SMU/sederajat se-kota Makassar

ruang Promosi Doktor

Fakultas Hukum Unhas 7-8 September 2011

- Lomba Debat Konstitusi

Antar Mahasiswa Se-Universitas Hasanuddin

Ruang Mood Court “Harifin A. Tumpa”

Fakultas Hukum Unhas 7-8 September 2011

- Lomba Karya Tulis Konstitusi

Antar Mahasiswa Fakultas Hukum

Ruang Baharuddin Lopa

Fakultas Hukum Unhas 7-8 September 2011

-  Urung Rembuk “Kebangkrutan Moral Bangsa”

BEM se-kota Makassar

Fakultas Hukum Unhas 8 September 2011