Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Sosiologi Akreditasi

26 May 2017 , admin00 Press Release

Logo BAN-PT (Sumber: internet)

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengumumkan hasil akreditasi terhadap dua Program Studi di Lingkungan FISIP Unhas, yaitu Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosiologi.  Kedua program studi ini memperoleh akreditasi “A”.  Akreditasi untuk Program Studi Sosiologi tertuang dalam Surat Keputusan BAN-PT Nomor 1226/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 tertanggal 25 April 2017.  Sementara akreditasi untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1299/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017.
 
Prodi Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi merupakan prodi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.  Dekan FISIPOL Unhas, Prof. Dr. Alimuddin Unde, M.Si mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen yang tinggi dari setiap prodi untuk meraih predikat terbaik.  “Sebagai pemimpin Fakultas, kami melakukan monitoring pada setiap tahapan penyusunan borang akreditasi hingga visitasi oleh tim asesor BAN-PT.  Kami juga mengoptimalkan asesor BAN-PT yang secara organik merupakan tenaga pengajar Unhas untuk membantu, memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan borang akreditasi BAN-PT agar dapat sesuai standar yang dibutuhkan,” kata Prof. Alimuddin yang merupakan guru besar Ilmu Komunikasi FISIPOL Unhas ini.
 
 
Dorongan akreditasi program studi merupakan bagian dari peningkatan mutu yang menjadi perhatian Universitas Hasanuddin.  Langkah yg dilakukan adalah penguatan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) di tingkat Prodi melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan tingkat Fakultas melaui Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF).  Sementara di tingkat institusi sistem mutu dikembangkan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
 
Kepala LPMI Unhas, Prof. Dr. Dirayah Rauh Husain, DEA mengatakan bahwa kegiatan dari masing-masing unit berupa penguatan sistim melalui peningkatan standar, penyusunan dan revisi dokumen mutu yang mengacu pada Permenristekdikti yang baru, serta Audit Mutu Internal. Selain itu pendampingan saat penyusunan dokumen reakreakreditasi.
 
“Harapan kita semua bahwa angka perolehan ini meningkat hingga akhir tahun 2018 melalui penguatan pelaksanaan Tridarma terkait pemenuhan sarana dan prasana, sumber daya manusia, serta pemenuhan pendanaan untuk pelaksanaan pembelajaran dan penelitian dan outputnya,” kata Prof. Dirayah.
 
Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan data yang terdokumentasi secara reguler dan sistimatis di setiap level organisasi serta intergrasinya. Ketersediaan dan akses prodi pada dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam dokumen akreditasi dalam bentuk digital.  Apalagi, kini BAN-PT telah mengaplikasikan sistem penilaian akreditasi berbasis online, sehingga ketersediaan data digital menjadi keharusan. (*)

Baca juga :