Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Kunjungi UNHAS

4 May 2017 , admin00 Kerjasama

Dari kiri ke kanan: Rektor UNHAS, Prof. Dwia Aries Tina; Anggota MWA UNDIP, HM. Aksa Mahmud; Ketua MWA UNHAS, Prof. Basri Hasanuddin; Rektor UNDIP, Prof. Yos Johan Utama, SH, M.Hum

Sebanyak 27 orang yang tergabung dalam rombongan MWA Universitas Diponegoro (UNDIP) berkunjung ke UNHAS, Kamis, 4 Mei 2017, pukul 13.00. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MWA UNDIP, Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, SH, MH, ini ingin diskusi dan memperoleh masukan mengenai tata kelola PTNBH, khususnya tentang prosedur kerja MWA.

Rombongan diterima oleh Ketua MWA UNHAS, Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA dan Rektor UNHAS, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA di Ruang Rapat A, Lt. 4 Gedung Rektorat UNHAS. Juga hadir anggota-anggota MWA UNHAS, jajaran Wakil Rektor, dan Sekretaris Universitas.

Rektor UNDIP, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum yang ikut dalam rombongan ini menerangkan bahwa UNHAS dan UNDIP memiliki kesamaan sebagai PTNBH gelombang terakhir. Untuk itu, kedua institusi ini perlu saling bertukar informasi mengenai proses-proses yang berlangsung di lembaga masing-masing.

"Kita kadang-kadang bingung, kita ini entitas seperti apa dan dikenakan peraturan yang mana", keluh Prof. Yos, sapaan akrab Rektor UNDIP.

Rektor UNHAS, Prof. Dwia, mendukung kegelisahan koleganya dari UNDIP. "Untuk itulah kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam proses penguatan PTNBH ini. Saat ini, ke-11 PTNBH ini nampaknya menghadapi masalah-masalah yang sama", tegas Prof. Dwia.

Dalam diskusi, berkembang berbagai persoalan berkaitan dengan pengelolaan PTNBH.  Menyikapi masalah-masalah itu, berkembang beberapa alternatif solusi.

HM. Aksa Mahmud yang merupakan anggota MWA UNDIP mewakili tokoh masyarakat menawarkan agar pimpinan-pimpinan PTNBH ini sebaiknya menghadap ke Wapres Jusuf Kalla untuk mencari solusi.

"Nanti kalau sudah ketemu Wapres, kita sampaikan masalahnya. Beliau bisa cepat memanggil menteri-menteri terkait", kata Aksa Mahmud.

Usulan ini mendapat sambutan hangat. Rektor UNDIP bahkan mengusulkan, kalau perlu jangan hanya rektor-rektor, tetapi melibatkan juga MWA dan Senat Akademik.

Prof. Dr. Idrus Paturusi yang merupakan Ketua Komite Audit MWA UNHAS mendukung penuh hal ini. Sebagai mantan Rektor UNHAS selama dua periode, beliau merasakan beratnya beban anggaran yang dihadapi oleh PTNBH. "Sementara itu, kita dituntut untuk menjadi World Class University, masuk dalam level 500 dunia. Harusnya kita memperoleh dukungan lebih besar. Tapi faktanya kita malah tidak diberikan lagi anggaran".

Sementara itu, anggota MWA UNDIP yang merupakan wakil mahasiswa, Fawwaz Muhammad Sidiqi mengangkat isu tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UNDIP ini juga mempertanyakan kenapa belum ada anggota MWA UNHAS dari wakil mahasiswa.

Dalam kaitannya dengan UKT, baik UNHAS maupun UNDIP sama memiliki kepedulian terhadap komitmen untuk berusaha menekan UKT serendah mungkin.

Sementara mengenai anggota MWA UNHAS dari unsur mahasiswa, saat ini sedang dalam proses. Tantangannya adalah karena kita belum memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat Universitas.

Sekretaris Universitas, Dr. Nasruddin Salam, MT, yang juga mantan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNHAS selama dua periode menjelaskan bahwa dinamika mahasiswa UNHAS termasuk unik.

"Dulu waktu kita belum PNTBH, mahasiswa itu menuntut agar terlibat dalam pengambilan kebijakan Universitas, ingin menjadi bagian di Senat Universitas. Tapi aturannya tidak memungkinkan. Sekarang sudah ada ruangnya, MWA sudah memberi kursi untuk mahasiswa, mereka tidak mau manfaatkan. Jadi, sepertinya mahasiswa kita ini yang penting menolak", kata Nasaruddin yang disambut senyum-senyum peserta pertemuan.(*)

Baca juga :