Majelis Wali Amanat Unhas Rapat Pleno di Istana Kepresidenan Cipanas

8 Jul 2017 , admin00 Akademik

Suasana Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Unhas di Istana Kepresidenan Cipanas, Jakarta, yang dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, dan Menristekdikti Prof. Muhammad Nasir.

Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas menggelar Rapat Pleno di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Juli 2017, pukul 21.00 WIB.  Rapat Pleno dihadiri oleh hampir seluruh anggota MWA Unhas yang berjumlah 18 orang, termasuk Wakil Presiden Muhammah Jusuf Kalla, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Muhammad Nasir.
 
Rapat dengan agenda utama pembahasan final draft Peraturan MWA tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Periode 2008 – 2022 ini dibuka oleh Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA.  Dalam pengantarnya, Prof. Basri Hasanuddin mengatakan bahwa draft peraturan MWA ini disusun oleh suatu tim ad hoc yang dibentuk oleh MWA, dan telah dibahas pula dalam beberapa Rapat MWA di Universitas Hasanuddin.
 
“Berhubung tema dalam peraturan MWA ini termasuk sangat strategis, maka kita membutuhkan input saran dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Presiden,” papar Prof. Basri Hasanuddin.
 
Menristekdikti Prof. Muhammad Nasir dalam tanggapannya mengatakan bahwa dirinya berharap agar proses demokrasi yang berlangsung di kampus sedapat mungkin didesain agar terhindar dari politik praktis sebagaimana yang biasa kita lihat dalam Pilkada di berbagai daerah.  “Kampus ini seharusnya menjadi contoh bagi demokrasi itu berlangsung.  Untuk itu, kita harus membangun rancangan sistem yang bisa memenuhi ekspektasi publik, terbuka ruang bagi seluruh stake-holder untuk berpartisipasi, namun juga tetap mengedepankan nilai-nilai kesantunan.  Itulah sebabnya, saya membayangkan bahwa pemilihan Rektor itu tidak melulu harus melalui voting saja.  Kita juga harus memberi peluang bagi proses musyawarah dan mufakat.  Sebab itu juga adalah cara demokratis,” kata Menteri Nasir.
 
Menristekdikti juga berharap agar dalam menyusun visi dan misi, para calon rektor itu tidak lagi membuat sesuatu yang baru sama sekali.  “Harapan saya, visi dan misi calon rektor adalah terjemahan atau pengembangan dari visi dan misi universitas yang telah ada.  Unhas adalah PTN-BH yang telah diberikan mandat oleh Pemerintah untuk mencapai target-target tertentu, misalnya reputasi dan publikasi internasional.  Nah, yang kita butuhkan bagi calon rektor adalah bagaimana ia akan mencapai target-target tersebut.  Itulah visi dan misi yang kita harapkan,” jelas Menristekdikti.
 
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan harapan agar kriteria dalam pemilihan rektor dibuat fleksibel dan tidak perlu terlalu detail.  Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak figur yang dapat terjaring sebagai bakal calon.  “Kita ini akan memilih rektor, bukan mencari malaikat.  Sehingga kriteria rektor itu sebaiknya sederhana dan yang terpenting adalah dapat terukur.  Sebenarnya, dengan kriteria yang terlalu banyak, itu sama saja kita membatasi diri sendiri.  Kita di Indonesia ini memang seringkali mengikat diri sendiri dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri.  Kemudian nanti kita kesulitan untuk memenuhi aturan itu.  Jadi, kita sendiri yang membuat diri lambat.  Di Amerika itu, keptusan-keputusan itu biasanya hanya satu atau dua lembar saja, tetapi kita di Indonesia ini bisa sampai puluhan halaman,” kata Jusuf Kalla.
 
Selain itu, Wapres Jusuf Kalla mengusulkan agar Peraturan yang akan dibuat oleh MWA ini tidak perlu detail mencantumkan tanggal-tanggal.  “Jadi, peraturan ini dibuat untuk seluruh Pemilihan Rektor Unhas sampai beberapa periode kedepan.  Nanti untuk operasional dan teknisnya, termasuk untuk penetapan jadwal dan tanggal-tanggal, itu nanti dirumuskan oleh Panitia yang dibentuk.  Jadi kita bisa lebih efisien,” usul Jusuf Kalla.
 
Selain agenda utama tersebut, juga dibahas beberapa agenda lain yang berkaitan dengan proses pengembangan Unhas mendatang.  Menristekdikti secara tegas mengatakan bahwa pemerintah berharap agar Unhas menjadi hub untuk masalah-masalah pendidikan tinggi di Indonesia Timur.  “Saya malah sampai berpikir agar setiap masalah pendidikan tinggi di Indonesia Timur tidak perlu dibawa ke Jakarta.  Cukup diselesaikan di Unhas saja,” kata Menristekdikti.
 
Rapat yang berlangsung selama hampir 3 jam menyepakati Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rekto, dengan beberapa perubahan kecil pada redaksi.  Dalam waktu dekat, proses penjaringan bakal calon Rektor Unhas Periode 2018 – 2022 akan segera dimulai, dimana Unhas diharapkan dapat memberikan contoh terbaik bagi pelaksanaan proses ini.(*)

Baca juga :