KPK Pelajari Status PTN-BH Unhas

5 Apr 2016 , oleh Hasdinar

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin, Selasa (5/4). Kunjungan yang diwakili Deputi Pencegahan KPK ini untuk mendengar penjelasan mengenai status baru Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

“Penetapan Unhas sebagai PTN BH dilakukan oleh pemerintah bersamaan dengan tiga universitas lain, yaitu Undip, Unpad, dan ITS,” kata Prof Dr dr Budu, Wakil Rektor IV, saat diskusi.

Ia pun menjelaskan jika status tersebut ditetapkan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni performa akademik, tata kelola, serta afirmasi dan prestasi kemahasiswaan. Secara akademik, Unhas memiliki rekam jejak sebagai sembilan PT Indonesia dengan publikasi terbaik.

Lima puluh persen program studi yang ada di Unhas terakreditasi A yang membuktikan Unhas memiliki tata kelola yang baik. Secara prestasi, mahasiswa Unhas banyak menyabet piala, baik di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, beberapa beasiswa afirmasi, seperti beasiswa Adik dan Bidikmisi juga mengangkat Unhas layak otonom.

“Karena itulah, Unhas layak menjadi salah satu universitas dengan status PTN-BH bersama tujuh universitas lainnya,” tambah Prof Budu.

Sekretaris Universitas Hasanuddin (Sekun), Dr Nasaruddin Salam, menambahkan jika status ini memacu Unhas mencapai target sebagai 500 universitas terbaik di dunia. Karena itulah skema pengelolaan secara otonom ini harus jelas dan berkorelasi dengan baik. Ia pun menambahkan jika terdapat tiga program studi Unhas sedang berproses mendapatkan akreditasi internasional, sementara lima laboratorium Unhas untuk akreditasi nasional.

“Target yang diberikan sangat tinggi, karena itulah kita membutuhkan sumber daya yang besar sehingga korelasi ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Pasca perubahan status ini, Unhas mulai membentuk organ PTN BH, yang terdiri dari Senat Akademik, Rektor, dan Majelis Wali Amanat. Selanjutnya, rencana peralihan aset Unhas ke PTN-BH juga ditandai dengan pengembangan aset Unhas.

Lebih lanjut, rombongan KPK yang diketuai oleh Ibu Nike juga menanyakan rencana otonomi yang akan dilakukan oleh Unhas dan dukungan apa saja yang diberikan Kemenristek untuk Unhas. “Kapan Unhas  dianggap bisa mandiri?” tutur Nike. DNA-HUMAS

Read also :