Jangan Jadi Negara yang Aneh

15 Mar 2017 , Humas01 Akademik

Kajati Sulsel Dr. Jan S.Maringka menyerahkan buku karyanya kepada Gubernur Sulsel Dr.Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. pada acara peluncuran di Ruang Senat Unhas, Rabu (15/3). (Foto:MDA).

·         Jan S.Maringka Luncurkan buku di Unhas

Boleh jadi ini pertama kali terjadi di lembaga kejaksaan, seorang jaksa ‘’menggugat’’ ketidakadilan yuridis administratif lembaganya. Bahkan, dia ‘mengadu’ ke perguruan tinggi agar ikut menjadikan republik ini jangan menjadi negara yang aneh dalam penegakan hukum.

‘’Selama hampir 18 tahun reformasi berlangsung harapan masyarakat akan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas masih merupakan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan,’’ kata Dr.Jan S.Maringka, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan mengantar peluncuran bukunya berjudul ‘’Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional’’ di Ruang Senat Unhas Kampus Tamalanrea, Rabu (15/3).

Acara peluncuran buku itu dihadiri Gubernur Sulsel Dr.Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si, M.H., Wakapolda Sulsel Brigjen Pol.Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si,, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto, para pejabat di lingkup Kejaksaaan Tinggi Sulsel dan Kajari se-Sulsel, para mahasiswa dan sejumlah undangan.

Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr.Barita Simanjuntak, S.H., M.H., Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof.Dr. M.J. Saptenno, S.H., M.H., dan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof.Dr.Farida Patittingi, S.H., M.H., bertindak sebagai penanggap buku tersebut plus Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga memberikan komentar mengenai buku ini.   

Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (2014) ini, konflik antara penegak hukum tumpang tindih kewenangan dan munculnya ego sektoral dalam penegakan hukum seakan menambah permasalahan baru pada wajah penegakan hukum di tanah air. Eforia pembentukan lembaga yang terjadi justru  menambah kompleks permasalahan yang ada.

‘’Tidaklah mengherankan jika pada akhirnya kata ‘’sinergi’’ dan ‘’sinergitas’’ menjadi sesuatu yang mudah diungkapkan, namun begitu sulit diwujudkan,’’ ujar pria kelahiran Jakarta 11 Oktober 1963 tersebut.

Lulusan doktor Unhas (2015) ini mengatakan, hadirnya UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyamaratakan struktur kelembagaan Kejaksaan dengan ASN lainnya, tentu menimbulkan polemik dalam upaya melakukan reformasi di tubuh Kejaksaan RI. Mengingat, dengan dikecualikannya Kepolisian RI dari kedudukan sebagai ASN dan posisi hakim yang sejak semula berdasarkan UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah berstatus sebagai Pejabat Negara, maka praktis Kejaksaan merupakan satu-satunya aparatur penegak hukum yang masuk dalam kualifikasi ASN.

‘’Kondisi ini telah menimbulkan implikasi terhadap independensi dan jalur profesi pembinaan profesi Jaksa yang sebenarnya telah diatur secara khusus dalam UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,’’ ujar mantan Kajati Maluku tersebut.

Alumni Fakultas Hukum Krisnadipayana (1988) yang bergabung dengan Kejaksaan RI tahun 1989 ini menegaskan, mengacu pada sistem manajemen ASN yang memberlakukan standar pembinaan, pengukuran kinerja, dan struktur organisasi yang sama bagi seluruh ASN, maka kedudukan Jaksa sebagai bagian dari ASN dipandang akan menghilangkan berbagai sifat khusus profesi penegak hokum ini yang telah dijamin secara tegas secara internasional melalui United Nation Guidelines on The Role of Presecutor tahun 1990, IAP Standard Protection of Prosecutor, dan UNODC, dan IAP The Status and The Role Presecutor tahun 2014. 

‘’ASN masuk kerja pukul 08.00 pulang pukul 16.00, sementara Kejaksaan bekerja sampai malam,’’ ujarn dosen tidak tetap Universitas Pattimura Ambon ini.

Jan S.Maringka dalam bukunya setebal 230 halaman (termasuk lampiran) juga menyinggung masalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 dalam Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tercatat anggaran Kejaksaan tahun 2016 tercatat Rp 4,52 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 4,73 triliun. Penurunan anggaran tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan (2003) ini, berdampak terhadap kinerja dalam penanganan perkara. Untuk perkara tindak pidana umum hanya tersedia anggaran Rp 3,1 juta per perkara, sedangkan perkara pidana khusus alokasi yang tersedia untuk setiap Kejaksaan Negeri per perkara satu tahun sebesar Rp 52,2 juta.

‘’Hal ini bertolak belakang dengan tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan setiap tahun,’’ Atase Kejaksaan pada Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (2005) ini menambahkan.

Hal ini, sebut Kepala Bagian Kerja Sama Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI (2008) tersebut, tentunya bertolak belakang dengan tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan setiap tahun.  Dibutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam upaya mewujudkan penguatan Kejaksaan secara kelembagaan yang mutlak diperlukan mengingat tidaklah mungkin penegakan hukum sebuah negara berjalan baik tanpa ditopang oleh lembaga penegak hukum yang kuat dan profesional.

‘’Oleh karena itu, perhatian pemangku kebijakan terhadap penguatan institusi Kejaksaan adalah suatu keharusan jika dibandingkan penguatan yang semakin gencar dilakukan oleh lembaga penegak hukum lain,’’ imbuh Kepala Kejaksaan Negeri Serang (2010) tersebut.

Ia menyimpulkan demi terciptanya lembaga dan aparat Kejaksaan yang profesional diperlukan tiga aspek, yakni political will (kemauan politik), anggaran yang memadai, dan sinergitas yang baik dengan para pihak.

Syahrul Yasin Limpo yang tampil sebagai ‘penanggap’’ tambahan mengapresiasi buku Jan S.Maringka ini sebagai bentuk refleksi tiga sisi, masa lalu, masa kini, dan interaksi dalam memakna kehidupan. Buku selalu mencerminkan kecerdasan dan J.S.Maringka hari ini melengkapi kecerdasannya sebagai seorang birokrat yang lintelektual.

‘’Buku akan memberikan kontribusi yang paling dalam dan aktual bagi seorang akademikus,’’ ujar SYL, panggilan singkat gubernur yang tahun depan akan memungkaskan masa jabatan dua periodenya yang sarat dengan ratusan penghargaan.

Menurut SYL, berbicara Kejaksaan dan reformasi dalam kehidupan merupakan satu hal yang sangat strategis bagi orang-orang yang mau melihat bangsa ini esok akan lebi baik.

‘’Adakah negara yang baik tanpa hukum yang baik?,’’ SYL bertanya, kemudian menambahkan, kita sangat memerlukan hadirnya aparat penegak hukum yang mampu secara profesional menegakkan role of law.  Kejaksaan menjadi sentripetal (bergerak menuju pusat) dalam memegang awal dan akhir proses kita bertata kenegaraan.

‘’Koordinasi kelembagaan dalam justice system (sistem hukum) harus jelas dan memosisikan Kejaksaan sebagai sentral. Yang lain boleh adhoc,’’ kata SYL yang usai penyajian para penanggap langsung menerima buku dari  sang penulis. (*).

Baca juga :